Buka Konsultasi Publik Revisi RTRW Tapsel, Wabup Jafar Tekankan Mitigasi Bencana dan Tata Ruang Berkeadilan

Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mematangkan langkah strategis dalam penataan ruang wilayah. Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu yang diwakili Wakil Bupati H. Jafar Syahbudin Ritonga secara resmi membuka Konsultasi Publik (KP) ke-2 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapsel, Kamis (18/12/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa revisi RTRW merupakan dokumen strategis yang akan berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan, mulai dari permukiman, pertanian, hingga penyediaan infrastruktur dasar.

Menurutnya, karakteristik geografis Tapanuli Selatan yang didominasi kawasan perbukitan dan lereng curam membutuhkan pengaturan ruang yang tegas, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

“Jika tidak diatur secara jelas dan tegas, kondisi geografis ini berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti tanah longsor, sekaligus memperparah kerusakan lingkungan,” tegas Jafar Syahbudin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan RTRW harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mengusung visi pembangunan berdaya saing dan berkeadilan.

“Pembangunan yang berdaya saing dan berkeadilan hanya dapat terwujud jika didukung struktur dan pola ruang yang tertata dengan baik, aman dari bencana, serta mampu melindungi sumber-sumber kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Melalui Konsultasi Publik ke-2 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Wakil Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga unsur kecamatan, untuk memberikan masukan yang konstruktif, terutama terkait mitigasi bencana, pengendalian dan pemanfaatan ruang, serta penegasan batas dan fungsi kawasan.

“Masukan dari seluruh stakeholder akan menjadi unsur penting dalam penyempurnaan dokumen revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kondisi pascabencana alam yang berdampak pada perubahan rencana tata ruang di sejumlah wilayah. Beberapa kawasan, seperti Desa Hapesong Baru dan Tandihat, direncanakan menjadi lokasi relokasi pengungsi serta pengembangan kawasan permukiman baru, sehingga memerlukan penyesuaian dalam dokumen RTRW.

“Inilah momen terbaik bagi kita semua untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya, agar rencana tata ruang ke depan benar-benar menjawab kebutuhan daerah, khususnya akibat dampak bencana alam yang terjadi baru-baru ini,” tutup Wakil Bupati.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati didampingi Kepala Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup, mewakili Kadis PUPR, perwakilan camat dan perwakilan NGO.

Kegiatan Konsultasi Publik tersebut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta perwakilan camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan. (Kominfo Tapsel)

• #tapselbangkit
• #tapanuliselatan
• #tapsel #ketapselaja
• #sinergitapselbangkit