Perkembangan teknologi selama sepuluh tahun terakhir telah membawa banyak perubahan besar. Pemerintah pun turut melakukan transformasi dalam kebijakan dan layanan agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui rapat koordinasi kehumasan untuk memperkuat komunikasi dan menyebarluaskan hasil kerja pemerintah.

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Rapat Koordinasi Kehumasan Amplifikasi 10 Tahun Transformasi Indonesia di Bali, Senin (30/9/2024).

Acara ini melibatkan Dinas Kominfo seluruh Indonesia tidak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Acara tersebut digelar untuk menyusun strategi komunikasi serta mensosialisasikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PermenKominfo) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menjelaskan bahwa pemerintah telah banyak melakukan transformasi digital yang membawa dampak besar bagi masyarakat.

"Transformasi digital, seperti peningkatan kecepatan internet, memungkinkan kita mengakses streaming, berinteraksi secara online, dan semua ini terjadi karena infrastruktur digital yang dibangun dengan cepat," ungkap Prabu.

Menurut Prabu, keberhasilan pembangunan infrastruktur digital hingga saat ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Pembangunan jalan tol, bendungan, infrastruktur digital, dan fasilitas komunikasi publik telah dilakukan untuk pemerataan ekonomi di berbagai wilayah, tidak hanya di Pulau Jawa," tambahnya.

Dalam rapat koordinasi ini, Hery Trianto, seorang praktisi media, memberikan saran tentang cara menyusun strategi komunikasi yang efektif. Ia menekankan pentingnya pengembangan konten yang didasarkan pada data dan fakta terkait capaian pemerintah. "Kita bisa berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, kinerja ekonomi, dan perlindungan sosial, termasuk penanganan Covid-19 dan cakupan BPJS," jelas Hery.

Selain itu, Hery juga menyebutkan pentingnya pendekatan emosional dan testimoni publik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Presthysa Lestari, Senior Manager Civic Strategic Partnership YouTube Indonesia, turut memberikan tips tentang pembuatan konten video yang menarik, seperti memilih format yang sesuai, baik itu wawancara, laporan mingguan, atau siaran langsung.

Di sisi lain, Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang komunikasi publik.

"Ada beberapa sektor yang memang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan harus melibatkan pemerintah daerah karena luasnya wilayah Indonesia," kata Hasyim.

Hasyim juga menekankan pentingnya peraturan yang mengatur kolaborasi tersebut, termasuk Peraturan Presiden Nomor 36/2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17/2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kominfo.

Rapat ini juga membahas pengelolaan domain pemerintah daerah dan e-Government yang dijelaskan oleh Indri Maria, Analisis Hukum Ahli Madya Aplikasi Informatika. "Pengelolaan nama domain pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, sedangkan Menteri Kominfo yang menetapkan nama domain yang didaftarkan oleh pemda dan desa," jelasnya.

Dengan adanya kolaborasi pusat dan daerah, diharapkan transformasi yang telah berjalan dalam satu dekade terakhir ini dapat terus ditingkatkan demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan