Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta pendataan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga Tapsel yang terdampak bencana.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tapsel saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (12/1/2026). Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam kesempatan itu, Gus Irawan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan provinsi atas perhatian yang diberikan, khususnya bagi warga Tapsel dengan kategori rumah rusak sedang agar tetap mendapatkan bantuan pemerintah.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rakor tersebut mengungkapkan, terdapat tiga kabupaten di Sumatera Utara yang mengajukan pembangunan Huntara, yakni Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan sebanyak 802 unit.

Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Sumatera Utara direncanakan sebanyak 5.951 unit. Proses pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026 agar masyarakat tidak lagi tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan.

“Untuk Huntara, di wilayah Sumut hanya tiga kabupaten yang mengajukan. Untuk Huntap rata-rata sudah berjalan, saat ini sekitar 20 persen telah terbangun. Targetnya akhir Januari atau sebelum bulan puasa masyarakat sudah masuk ke huntara dan sebagian ke huntap,” ujar Suharyanto.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, terdapat lima daerah di Sumatera Utara yang masih membutuhkan perhatian serius dalam pemulihan pascabencana, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembangunan hunian bagi korban bencana akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan, total rumah terdampak bencana di Sumut mencapai lebih dari 26 ribu unit dengan estimasi kerugian sektor perumahan sebesar Rp2,52 triliun.

Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar yang dialokasikan ke lima bidang prioritas. Alokasi terbesar berada pada sektor infrastruktur sebesar Rp275 miliar, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar.

“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby Nasution.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.